OJK Dan LPS Matangkan Persiapan Implementasi Program Penjaminan Polis

Berita Terbaru2 days ago

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen sebagai fondasi operasional menuju penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP). Kesepakatan strategis ini diteken langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, di Bali pada Selasa (17/11/2026).

Langkah konkret ini merupakan bagian krusial dalam mengawal amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Berdasarkan regulasi tersebut, LPS wajib menyelenggarakan Program Penjaminan Polis selambat-lambatnya pada Januari 2028 guna melindungi hak pemegang polis, tertanggung, maupun peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan usaha, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian nasional.

Dalam keterangannya, Ogi Prastomiyono menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PPP sangat bergantung pada kematangan tahap persiapan, meliputi ketepatan penetapan kepesertaan, akurasi basis data, serta kerapian koordinasi lintas lembaga. Menurutnya, kehadiran mekanisme penjaminan yang kredibel akan melengkapi agenda reformasi industri asuransi yang tengah digencarkan OJK, mulai dari penguatan permodalan, perbaikan tata kelola, hingga penerapan manajemen risiko yang ketat.

Secara teknis, Juklak yang baru disepakati merupakan penjabaran operasional dari Nota Kesepahaman (MoU) OJK dan LPS tertanggal 14 September 2023. Dokumen panduan ini mengatur arus pertukaran data secara dua arah. LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk mengevaluasi kelayakan kepesertaan serta memetakan profil risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan laporan dari LPS mengenai hasil surveilans dan tingkat kepatuhan peserta penjaminan.

Cakupan pertukaran informasi tersebut dirancang menyeluruh mengikuti seluruh siklus pengawasan industri, mulai dari masa pendaftaran kepesertaan, pemantauan status pengawasan normal maupun intensif, tahap penyehatan, proses resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Untuk menjamin kelancaran teknis, kedua lembaga menetapkan Focal Point serta Liaison Officer dengan pengaturan rinci mengenai jenis data, periode pengiriman, tenggat waktu, hingga kanal distribusi informasi melalui sistem yang efisien agar tidak menambah beban pelaporan bagi pelaku industri.

Ogi turut mengingatkan bahwa informasi yang dipertukarkan memuat data pengawasan yang sangat sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan siber, dan validitas datanya wajib dijaga bersama secara ketat. Ke depannya, OJK bersama LPS dan Kementerian Keuangan akan terus menggencarkan sosialisasi serta edukasi publik agar Program Penjaminan Polis dapat beroperasi secara efektif dan memberikan perlindungan nyata bagi seluruh nasabah asuransi di Indonesia.

Leave a reply

Categories

Post on Google News

Loading Next Post...
Follow
Search
Popular Now
Loading

Signing-in 3 seconds...