
Pemerintah Kota (Pemko) Padang menerima penyaluran dana bantuan kemanusiaan senilai Rp200 juta dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan guna membantu pemulihan ekonomi warga terdampak banjir lumpur di empat kecamatan. Penyerahan donasi solidaritas antardaerah tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang pada Kamis (19/11/2026).
Bantuan finansial yang dihimpun dari kolaborasi kalangan dunia usaha serta masyarakat Solok Selatan melalui Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP) ini memiliki peran krusial dalam menambal celah skema bantuan reguler pemerintah. Banyak keluarga korban bencana hidrometeorologi yang mengalami kerugian material besar akibat harta benda mereka terendam material lumpur, namun tidak masuk dalam daftar penerima program rehabilitasi bangunan karena rumah mereka dinilai tidak mengalami kerusakan struktural.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menjelaskan bahwa dana kemanusiaan tersebut akan dialokasikan secara khusus untuk menopang warga terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada Oktober 2025 serta Agustus 2026 lalu. Menurutnya, kriteria penilaian bantuan perbaikan rumah dari pemerintah selama ini memang berfokus pada tingkat kerusakan fisik bangunan, padahal terendamnya seluruh perabot dan peralatan rumah tangga akibat banjir lumpur turut melumpuhkan kondisi finansial keluarga terdampak di empat kecamatan.
Sementara itu, Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, menyampaikan apresiasi tinggi atas kepedulian para pelaku usaha dan warga di daerahnya yang telah berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana melalui FP-TJSLP. Ia berharap suntikan bantuan Rp200 juta tersebut dapat meringankan beban pengeluaran mendesak warga Padang sekaligus mempererat ikatan gotong royong antarkabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat dalam merespons musibah alam.
Di luar pengelolaan bantuan kemanusiaan untuk kebutuhan dasar, Pemko Padang juga terus mengebut program relokasi dan penyediaan tempat tinggal permanen bagi lebih dari 500 warga korban bencana. Pemerintah daerah tengah merampungkan pembangunan hunian tetap (huntap) yang berlokasi di kawasan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, serta di wilayah Sungkai, Kecamatan Pauh. Sebagian unit huntap ditargetkan sudah siap dihuni oleh masyarakat pada penghujung tahun 2026 ini, sementara penyelesaian keseluruhan kompleks perumahan tersebut diproyeksikan tuntas pada pertengahan tahun 2027.
Untuk memutus mata rantai risiko banjir berulang di masa depan, Maigus menegaskan perlunya percepatan normalisasi alur sungai dan jaringan irigasi yang kini mengalami pendangkalan di tengah ancaman cuaca ekstrem. Mengingat pengelolaan infrastruktur sumber daya air berskala besar berada di bawah kewenangan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi, sejumlah proyek pengendalian banjir dengan nilai anggaran mencapai triliunan rupiah dijadwalkan mulai memasuki tahap pengerjaan fisik pada awal tahun 2027 mendatang.
Sinergi antara solidaritas kemanusiaan antardaerah, pembangunan hunian layak, serta realisasi infrastruktur pengendali banjir diharapkan mampu mempercepat pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Padang secara menyeluruh.






