
Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni memastikan tidak akan ada aktivitas pertambangan dalam bentuk apa pun di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, seraya menegaskan bahwa izin pemanfaatan ekstraktif tidak akan pernah diterbitkan untuk kawasan konservasi tersebut.
Komitmen ini disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap batasan wilayah pertambangan serta masa depan pengelolaan taman nasional yang menjadi habitat alami terakhir bagi badak jawa yang berstatus sangat terancam punah. Dalam beberapa waktu terakhir, diskursus nasional juga menyoroti wacana pembentukan populasi kedua di luar kawasan tersebut guna mengantisipasi ancaman bencana geologis, seperti gempa bumi, tsunami, maupun erupsi Gunung Anak Krakatau yang berada tidak jauh dari kawasan konservasi.
Menjelaskan sikap kementeriannya, Antoni menekankan bahwa kewenangan penerbitan izin penggunaan kawasan hutan tidak akan digunakan untuk membuka ruang bagi kepentingan tambang di Ujung Kulon. Ia merekomendasikan penghentian penuh aktivitas pertambangan di sekitar kawasan taman nasional dan menegaskan bahwa tidak ada izin di luar kepentingan konservasi yang akan diberikan. Kebijakan ini merupakan bagian dari prinsip menyeluruh pemerintah untuk menjaga seluruh taman nasional di Indonesia tetap steril dari industri ekstraktif.
Guna memperkuat peran Ujung Kulon sebagai benteng utama pelestarian badak jawa, Kementerian Kehutanan menyiapkan langkah pemulihan ekosistem hutan yang terdegradasi sekaligus memperketat pengawasan terhadap perburuan liar. Upaya di lapangan mencakup penambahan jumlah polisi kehutanan serta perluasan jaringan kamera jebak untuk memantau pergerakan satwa dan mencegah perambahan ilegal.
Di sisi lain, terkait perdebatan mengenai pemindahan sebagian populasi badak jawa untuk mengurangi risiko kepunahan akibat terkonsentrasi di satu wilayah, Antoni menyampaikan bahwa sejumlah lokasi kandidat—termasuk Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, serta beberapa kawasan konservasi lainnya—masih menjalani kajian ilmiah mendalam. Setiap keputusan mengenai pembentukan habitat kedua akan bertumpu pada hasil riset yang komprehensif, sementara perlindungan ketat dan pemulihan habitat di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas utama pemerintah.






