
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mempererat sinergi strategis kelembagaan melalui penandatanganan dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen. Kesepakatan krusial ini dirancang khusus untuk menjadi landasan operasional dalam mematangkan persiapan serta pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) asuransi di Indonesia.
Penandatanganan nota kesepahaman teknis tersebut dilakukan langsung oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono. Agenda penting ini berlangsung di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, pada Selasa (17/11/2026), sebagai wujud komitmen nyata kedua instansi dalam mengawal amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah diperbarui melalui UU Nomor 4 Tahun 2026.
Melalui instrumen Juklak tersebut, LPS dan OJK menyepakati kerangka koordinasi yang jauh lebih terstruktur dan akuntabel. Pengaturan ini mencakup penunjukan pejabat penghubung (focal point dan liaison officer), penetapan tata cara permohonan data, hingga kepastian batas waktu penyampaian informasi yang disesuaikan dengan urgensi penanganan di lapangan. Langkah ini dinilai esensial mengingat ketersediaan data polis yang akurat, lengkap, dan mutakhir menjadi tantangan terbesar sekaligus prasyarat utama keberhasilan program penjaminan.
Ruang lingkup pertukaran data yang disepakati mencakup seluruh siklus pengawasan industri perasuransian secara komprehensif. Arus informasi ini meliputi tahap persiapan kepesertaan perusahaan asuransi, pemantauan kesehatan finansial secara berkala, penanganan perusahaan dalam status pengawasan khusus atau penyehatan, proses resolusi, hingga tahapan pencabutan izin usaha dan likuidasi. Ragam data yang dibagikan meliputi profil keuangan perusahaan, laporan aktuaria, tingkat rasio solvabilitas atau Risk-Based Capital (RBC), serta temuan hasil pengawasan pengawas sektor jasa keuangan.
Ferdinan D. Purba menegaskan bahwa sinergi erat dengan OJK sangat krusial untuk memastikan kesiapan infrastruktur data sebelum program penjaminan resmi beroperasi penuh. Ketersediaan informasi yang valid akan sangat membantu LPS dalam melakukan analisis mendalam, uji tuntas (due diligence), maupun penjajakan calon investor ketika sebuah perusahaan asuransi menghadapi masalah keuangan.
Dengan berlakunya aturan pelaksana ini, LPS dan OJK optimis seluruh persiapan mandat UU P2SK dapat berjalan sinkron dan tepat waktu. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu memperkokoh fondasi industri perasuransian nasional serta memberikan rasa aman dan perlindungan hukum yang pasti bagi seluruh pemegang polis di Tanah Air.






