Aceh Percepat Pemulihan Pascabencana Lewat Sinergi Pusat Dan Daerah

Berita Terbaru9 hours ago

Pemerintah Aceh terus mengakselerasi tahapan pemulihan wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor dengan mempererat koordinasi lintas instansi bersama pemerintah pusat. Komitmen kolaborasi berkelanjutan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, pada Kamis (19/11/2026).

Hadir mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Taufik membacakan sambutan resmi kepala daerah yang menyoroti kompleksitas tantangan pemulihan di lapangan. Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Tanah Rencong tidak hanya menghancurkan permukiman warga, tetapi juga merusak jaringan infrastruktur vital, melumpuhkan fasilitas pelayanan publik, hingga memukul aktivitas ekonomi serta mata pencaharian masyarakat secara luas.

Dalam pidato tertulisnya, Gubernur Muzakir Manaf mengapresiasi dukungan penuh pemerintah pusat—khususnya Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR)—kementerian dan lembaga terkait, jajaran TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, hingga kalangan perguruan tinggi yang bahu-membahu sejak fase tanggap darurat. Meskipun progres penanganan terus bergerak positif, pemerintah daerah menilai sejumlah pekerjaan rumah krusial masih menanti penyelesaian tuntas, mulai dari penyediaan hunian tetap, perbaikan infrastruktur daerah, pemulihan sektor pertanian dan perikanan, hingga kebangkitan sosial ekonomi warga.

Situasi di lapangan kian menantang menyusul terjadinya peristiwa banjir susulan di beberapa titik rawan yang berpotensi menghambat ritme pengerjaan fisik. Oleh karena itu, Muzakir Manaf menekankan pentingnya pengawalan ketat terhadap implementasi Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera tahun 2027–2028 agar seluruh alokasi program dan anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan riil daerah.

Selain memacu rehabilitasi pascabencana, Pemerintah Aceh juga menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan dini menghadapi potensi puncak cuaca ekstrem pada penghujung tahun 2026 hingga awal 2027. Pengalaman bencana sebelumnya harus dijadikan pijakan evaluasi guna memperkuat sistem mitigasi, kesiapsiagaan aparat, perangkat peringatan dini, serta koordinasi lintas sektoral agar risiko kerugian di masa mendatang dapat ditekan seminimal mungkin.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, memaparkan capaian terkini dari program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan di Aceh. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat secara konsisten menyalurkan dukungan pendanaan maupun program lintas kementerian untuk memulihkan struktur fisik sekaligus sendi kehidupan warga terdampak.

Menurut laporan Safrizal, sejumlah proyek strategis telah menunjukkan kemajuan signifikan. Perbaikan akses jalan dan jembatan berstatus nasional tercatat telah rampung sepenuhnya, sementara rehabilitasi infrastruktur kewenangan daerah masih terus dikebut. Di sektor permukiman, pembangunan hunian sementara (huntara) dilaporkan hampir tuntas secara keseluruhan, sedangkan proses konstruksi hunian tetap (huntap) terus berjalan secara bertahap.

Rangkaian pemulihan komprehensif tersebut turut menyasar revitalisasi fasilitas layanan kesehatan, gedung pendidikan, rumah ibadah, pasar rakyat, hingga pemulihan produktivitas sektor pertanian, kelautan, dan perikanan guna memastikan kesejahteraan masyarakat Aceh segera bangkit sepenuhnya.

Leave a reply

Categories

Post on Google News

Loading Next Post...
Follow
Search
Popular Now
Loading

Signing-in 3 seconds...