
Presiden Prabowo Subianto menyerukan penguatan sistem perdagangan multilateral yang adil serta akses teknologi kecerdasan buatan yang setara bagi negara berkembang saat berpidato dalam Pertemuan Pemimpin Ekonomi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ke-33 di Shenzhen, Tiongkok, pada Kamis (19/11/2026).
Berbicara di hadapan para pemimpin dari 21 ekonomi anggota, termasuk tuan rumah Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, Prabowo menekankan bahwa perdagangan global perlu bertumpu pada keadilan, keterbukaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan. Ia mengingatkan bahwa kemajuan inovasi serta kecerdasan buatan tidak boleh menciptakan jurang pemisah baru antara kelompok kaya dan miskin. Menurutnya, negara berkembang membutuhkan ruang nyata untuk mengembangkan teknologi AI secara mandiri, memperkuat riset dan keterampilan, serta berpartisipasi aktif dalam menentukan arah masa depan teknologi tersebut.
Prabowo, yang menyampaikan pandangan setelah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, turut mengaitkan agenda kerja sama saat ini dengan inisiatif konektivitas APEC yang dirintis Indonesia di Bali 13 tahun lalu dan kini dilanjutkan di Shenzhen hingga 2035. Ia mendesak adanya pertukaran teknologi yang lebih luas, peningkatan investasi, dan kemitraan substantif demi tujuan bersama. Kerja sama antarnegara, tegasnya, harus dipandang sebagai sarana mencapai kemakmuran bersama, bukan sekadar belas kasihan atau amal. Mengutip pepatah lama Tiongkok, ia menegaskan sikap diplomasi Indonesia yang merangkul banyak sahabat dan menghindari permusuhan.
Dalam forum ekonomi kawasan yang berdiri sejak 1989 ini, keanggotaan mencakup 21 entitas ekonomi di lingkar Samudra Pasifik, termasuk Hong Kong dan Taiwan yang berpartisipasi sebagai entitas ekonomi, dengan arah jangka panjang berpedoman pada Visi Putrajaya 2040 yang menggantikan Tujuan Bogor sejak 2020. Turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Bagi masyarakat dan pelaku usaha di kawasan, dorongan terhadap perdagangan berbasis aturan serta pemerataan akses AI berpotensi memengaruhi arus investasi, alih teknologi, dan kesiapan tenaga kerja di tengah persaingan ekonomi global.






