
Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektoral guna mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di wilayahnya. Langkah strategis ini ditegaskan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang digelar di Aula Gawi Sabarataan pada Senin (16/11/2026) siang.
Dalam forum tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Banjarbaru, Marhain Rahman, hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, untuk menyampaikan arahan strategis pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa ikhtiar memberantas gagal tumbuh pada anak bukanlah sekadar tugas satu instansi medis semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen karena menyangkut kualitas kesehatan serta masa depan generasi penerus di Kota Idaman.
Penanganan stunting menuntut intervensi terpadu sebab akar permasalahannya saling berkelindan dengan berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Faktor pemicunya mencakup pemenuhan asupan gizi seimbang, ketepatan pola asuh orang tua, aksesibilitas layanan kesehatan, kelayakan sanitasi lingkungan, ketersediaan pangan keluarga, hingga tingkat kesejahteraan sosial ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini difungsikan sebagai momentum mengevaluasi program berjalan, memetakan hambatan teknis di lapangan, sekaligus menyusun peta jalan intervensi yang jauh lebih terarah.
Guna memastikan efektivitas program di tingkat birokrasi, seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemkot Banjarbaru diinstruksikan untuk menyelaraskan kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pemanfaatan basis data kependudukan yang valid dan akurat ditekankan sebagai landasan mutlak dalam menetapkan keluarga sasaran, sehingga penyaluran bantuan nutrisi maupun program pemberdayaan dapat tepat guna.
Di sisi lain, pemerintah kota turut menginstruksikan jajaran aparatur kewilayahan dan garda terdepan pelayanan masyarakat untuk membangun komunikasi persuasif yang berkesinambungan. Elemen pelaksana di lapangan—mulai dari camat, lurah, kepala puskesmas, tenaga medis, kader posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga Tim Penggerak PKK—diminta aktif menyisir dan mendampingi setiap keluarga berisiko tinggi agar tidak ada satu pun warga rentan yang luput dari perhatian pemerintah.
Pertemuan koordinasi tingkat kota ini turut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarbaru guna menjamin dukungan pengawasan menyeluruh. Hadir pula perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru, Kepala Kantor Kementerian Agama setempat, jajaran tenaga ahli, serta para pimpinan instansi teknis terkait yang siap mengawal target generasi bebas stunting.






