
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi mendorong transformasi sistem pengawasan pemanfaatan teknologi digital dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Langkah strategis ini diambil guna memastikan standar perlindungan publik dapat disesuaikan secara proporsional dengan tingkat dampak teknologi terhadap keselamatan dan hak-hak masyarakat, khususnya pada sektor-sektor esensial yang memegang hajat hidup orang banyak.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa regulator tidak lagi dapat memberlakukan standar penyeragaman pengawasan bagi seluruh jenis teknologi maupun sektor industri. Semakin besar potensi risiko dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh suatu inovasi teknologi terhadap keamanan warga, maka semakin tinggi pula tuntutan kepatuhan serta regulasi perlindungan yang wajib dipenuhi oleh para penyelenggara sistem elektronik.
Pernyataan tersebut disampaikan Wamen Nezar saat memberikan pandangan kunci dalam ajang Digital Leader Summit 2026 yang diselenggarakan di Jakarta Selatan pada Jumat (13/11/2026). Ia memetakan bahwa sektor jasa keuangan, kesehatan, serta pendidikan memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi sehingga membutuhkan instrumen pengawasan yang lebih ketat dibanding sektor lainnya. Sementara itu, pengelolaan risiko pada sektor strategis seperti energi, pertanian, dan perikanan tetap harus disesuaikan dengan karakteristik operasional masing-masing.
Penerapan pengawasan berbasis risiko ini dinilai semakin mendesak di tengah eskalasi ancaman keamanan siber global. Wamen Nezar merujuk pada laporan Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum yang menempatkan ancaman disinformasi dan misinformasi di peringkat kedua risiko global dalam dua tahun ke depan, sementara ketidakamanan siber berada di urutan keenam. Selain itu, potensi kerugian akibat penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) diproyeksikan melonjak tajam dari peringkat ke-30 ke posisi kelima dalam horizon sepuluh tahun ke depan.
Dampak negatif dari kejahatan berbasis digital tersebut terbukti nyata di dalam negeri. Berdasarkan catatan data dari Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), kurun waktu November 2024 hingga Juni 2026 mencatat lonjakan kasus penipuan daring hingga mencapai angka 600 ribu laporan dengan total kerugian finansial menembus Rp9,3 triliun, di mana dana korban yang berhasil diselamatkan baru sekitar tujuh persen saja. Modus kejahatan modern seperti phishing, pencurian data, hingga pemalsuan suara dan wajah (deepfake) kian marak memanfaatkan celah kecerdasan buatan.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah mengimbau para pengembang dan penyelenggara sistem untuk mengubah paradigma penanganan dari yang mulanya bersifat reaktif menjadi preventif sejak tahap awal perancangan (security by design). Implementasi prinsip keamanan, privasi, serta jalur pengaduan konsumen wajib dipatrikan langsung ke dalam arsitektur sistem digital sebelum diluncurkan ke publik. Wamen Nezar juga mengingatkan agar pemanfaatan AI tetap menempatkan manusia sebagai pengendali utama keputusan (human in the lead), demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.






