
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa penyusunan regulasi pada sektor ekonomi digital harus mampu menjamin iklim persaingan usaha yang sehat sekaligus melindungi ruang tumbuh pelaku usaha lokal. Kebijakan pengaturan platform digital wajib mempertimbangkan struktur pasar Indonesia yang unik agar konsumen tetap memperoleh layanan kompetitif, pedagang memiliki peluang berkembang, serta para mitra pengemudi mendapatkan keadilan ekonomi.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, memaparkan bahwa ekosistem perdagangan dan transportasi daring di Indonesia memiliki karakteristik pasar multipihak (multi-sided market) yang saling berkaitan erat. Dalam forum Digital Economy and Competition Policy di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026), ia mengingatkan bahwa setiap perubahan kebijakan pada tingkat aplikasi akan berdampak berantai terhadap konsumen, pelaku UMKM, penyedia jasa logistik, hingga pengemudi sepeda motor dan truk.
Edwin menyoroti adanya pergeseran fundamental pada model bisnis berbasis aplikasi, yang mulanya bertumpu pada konsep ekonomi berbagi (sharing economy) kini bertransformasi menjadi ekonomi yang sangat bergantung pada platform. Dalam situasi tersebut, mekanisme permintaan dan penawaran di pasar kerap dikendalikan oleh skema insentif yang ditetapkan perusahaan teknologi besar. Ketika korporasi platform beralih fokus mengejar profitabilitas usai masa pendanaan investor berakhir, penyesuaian tarif layanan, besaran komisi pedagang, hingga pemangkasan insentif berisiko menekan kesejahteraan mitra kerja di lapangan.
Selain tekanan tarif, pemerintah juga mewaspadai praktik integrasi vertikal yang terlalu terkonsentrasi pada segelintir raksasa digital. Menurut Edwin, dominasi ekosistem tertutup—seperti praktik pemasangan aplikasi bawaan (pre-installed apps) pada perangkat ponsel pintar—berpotensi mematikan kesempatan penyedia layanan lokal untuk berkompetisi secara setara. Kondisi monopoli semacam ini dinilai dapat menghambat transfer teknologi, memusatkan penguasaan data, serta menggerus kemampuan bangsa dalam menangkap nilai tambah ekonomi digital secara mandiri.
Oleh sebab itu, Kemkomdigi menekankan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar menyalin mentah-mentah regulasi persaingan digital yang berlaku di kawasan Eropa maupun Australia tanpa menyesuaikan dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Intervensi negara hanya akan dilakukan secara terukur apabila terjadi indikasi kegagalan pasar (market failure) yang merugikan kepentingan publik luas.
Guna menciptakan kepastian hukum tanpa menghambat laju inovasi teknologi, Kemkomdigi berpegang pada tiga prinsip utama dalam merumuskan kebijakan. Prinsip tersebut meliputi pembukaan kesempatan berusaha yang inklusif bagi seluruh pemain, penegakan iklim kompetisi yang adil dan transparan, serta komitmen untuk menghindari penerbitan aturan yang berubah-ubah atau sulit diprediksi oleh para pelaku industri.






