
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyepakati penguatan kolaborasi lintas kementerian guna membentengi anak-anak Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan di ruang digital maupun lingkungan sosial. Kesepakatan strategis ini ditegaskan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dengan Menteri PPPA, Arifah Fauzi, yang berlangsung di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Meutya Hafid secara tegas menuntut tanggung jawab penuh dari perusahaan teknologi raksasa global (Big Tech) yang beroperasi di Tanah Air agar turut aktif menciptakan ekosistem siber yang aman bagi generasi muda. Menurutnya, upaya melindungi kelompok usia rentan dari ancaman kejahatan daring tidak dapat semata-mata dibebankan kepada instrumen kebijakan pemerintah, melainkan memerlukan komitmen konkret dari seluruh penyelenggara platform digital beserta gerakan kolektif masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Menkomdigi menyoroti bahwa banyak anak-anak di Indonesia saat ini masih merasakan kerentanan serta ketidakamanan ketika berinteraksi di platform media sosial. Padahal di sisi lain, generasi muda tetap membutuhkan ruang digital yang sehat sebagai sarana memperoleh akses informasi edukatif. Oleh karena itu, kewajiban memberikan edukasi literasi digital secara masif dan berkelanjutan juga harus diemban oleh korporasi teknologi besar yang mengambil manfaat bisnis dari pengguna di Indonesia.
Selain mendesak kepatuhan industri teknologi, Meutya menekankan urgensi partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal luas sebagai PP TUNAS. Ia menilai payung regulasi tersebut hanya akan berjalan efektif apabila ditopang oleh kesadaran serta pengawasan aktif dari lingkungan keluarga dan komunitas masyarakat.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan bahwa sinergi erat dengan Kemkomdigi difokuskan untuk memperluas jangkauan gerakan pencegahan kekerasan anak hingga ke pelosok daerah. Upaya preventif ini dirancang secara komprehensif, tidak hanya bertujuan melindungi anak dari risiko menjadi korban perundungan maupun eksploitasi, tetapi juga mencegah agar anak-anak tidak terjerumus menjadi pelaku tindakan kekerasan terhadap sesamanya.
Arifah menjelaskan bahwa pendekatan utama dalam gerakan bersama ini bertumpu pada penanaman nilai-nilai empati sejak usia dini, meliputi kesadaran untuk saling menjaga, menyayangi, menghormati, serta hidup rukun bersama teman sebaya, selaras dengan pesan edukasi yang kerap digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Apabila rasa empati telah mengakar kuat di dalam diri setiap anak, potensi munculnya perilaku kekerasan fisik maupun perundungan di dunia maya diyakini dapat ditekan secara signifikan.
Melalui kerja sama berkelanjutan antara kedua kementerian ini, pemerintah berharap gerakan pelindungan anak di era digital tidak sekadar menjadi wacana kebijakan di tingkat pusat, melainkan bertransformasi menjadi budaya kepedulian nyata yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah.






