Kemenhub Benahi Perekrutan Pelaut Indonesia di Singapura

Berita Terbaru2 weeks ago

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan serta membenahi tata kelola perekrutan dan penempatan pelaut Indonesia di Singapura. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas munculnya temuan praktik perekrutan awak kapal asing yang belum melewati mekanisme keagenan resmi, sekaligus untuk mengatasi berbagai kendala administrasi awak kapal feri rute Indonesia–Singapura. Melalui pembenahan regulasi ini, pemerintah berkomitmen menjamin keselamatan kerja, kepastian hukum, serta pelindungan menyeluruh bagi tenaga kerja maritim nasional yang bertugas di luar negeri.

Upaya penguatan sistem ini dibahas mendalam dalam forum Technical Briefing on Crewing Regulations and Requirements for Working on Board Ships yang diselenggarakan oleh Atase Perhubungan KBRI Singapura bekerja sama dengan PT Bank Mandiri. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Samsuddin, menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mencetak pelaut berdaya saing global. Kendati demikian, potensi melimpah tersebut wajib diimbangi dengan sistem penempatan yang tertib serta mengutamakan aspek keselamatan dan kualifikasi hukum.

Berdasarkan data statistik Kemenhub, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 1,5 juta pelaut terdaftar yang didukung oleh 100 lembaga pendidikan kemaritiman dengan mencetak sekitar 3.000 lulusan taruna setiap tahunnya. Sebagai salah satu hub maritim terbesar dunia, Singapura menyerap banyak tenaga kerja asal Indonesia. Atase Perhubungan KBRI Singapura sendiri mencatat pelayanan terhadap 6.000 pelaut setiap tahun, yang meliputi pengurusan Buku Pelaut, fasilitasi proses naik-turun kapal (sign on/sign off), hingga pendampingan hukum.

Dalam pertemuan teknis di Singapura yang disampaikan pada Jumat (6/11/2026), pemerintah merumuskan solusi atas tiga isu utama. Isu pertama menyangkut maraknya perekrutan tanpa keagenan pengawakan kapal berizin resmi. Isu kedua adalah belum tersedianya regulasi kualifikasi bagi pengoperasian kapal canggih jenis Wing in Ground (WIG) di Indonesia. Sementara isu ketiga berkaitan dengan perlunya kemudahan proses penyijilan (sign on/sign off) bagi awak kapal feri penumpang rute Indonesia–Singapura yang kerap melakukan rotasi kerja dalam satu manajemen perusahaan.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut kini tengah menyusun Peraturan Menteri Perhubungan khusus yang mengatur operasional kapal Wing in Ground. Di saat yang sama, standar operasional prosedur (SOP) baru dari Dirjen Perhubungan Laut disiapkan untuk mempermudah alur penyijilan awak kapal feri penumpang. Pemerintah juga akan memberlakukan pembatasan tegas terhadap penyijilan kapal bagi awak yang belum melengkapi dokumen kepelautan sesuai aturan hukum nasional.

Koordinasi bilateral juga terus diperkuat melalui pertemuan Samsuddin dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan. Atase Perhubungan KBRI Singapura, Wahyu Ardhianto, menegaskan bahwa sosialisasi aturan baru ini akan dilakukan secara bertahap kepada pemilik dan operator kapal di Singapura. Melalui integrasi regulasi dan koordinasi lintas lembaga ini, pemerintah optimistis dapat memperluas peluang kerja pelaut Indonesia di kancah internasional tanpa mengabaikan aspek kepatuhan dan pelindungan hukum.

Leave a reply

Loading Next Post...
Follow
Search
Popular Now
Loading

Signing-in 3 seconds...