DPR Bersama Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset untuk Dibawa ke Paripurna

politik14 minutes ago

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia bersama pihak pemerintah secara resmi telah merampungkan pembahasan tingkat pertama mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Keputusan penting ini diambil dalam rapat kerja yang dipimpin oleh pimpinan parlemen serta dihadiri oleh jajaran anggota Komisi III dan perwakilan eksekutif.

Langkah tersebut menandai tonggak krusial dalam mempercepat proses legislasi pemberantasan korupsi di tanah air. Rapat pengambilan keputusan tingkat pertama ini diselenggarakan setelah Panitia Kerja (Panja), tim perumus (timus), dan tim sinkronisasi (timsin) menyelesaikan seluruh harmonisasi draf akhir. Seluruh fraksi yang ada di parlemen menyatakan persetujuan agar draf regulasi strategis ini segera dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Dalam jalannya persidangan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta konfirmasi resmi kepada para peserta rapat dan perwakilan lembaga negara yang hadir. Berbagai unsur penting pemerintah, termasuk perwakilan dari Kementerian Hukum serta Sekretariat Negara, turut memberikan lampu hijau. Kesepakatan bersama ini mengukuhkan komitmen lintas sektor dalam memperkuat instrumen hukum untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak kejahatan ekonomi.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa seluruh rangkaian penelaahan substansi pasal demi pasal telah melalui proses ketat guna menghindari multitafsir. Tim perumus memastikan bahwa setiap rumusan pasal selaras dengan koridor hukum pidana nasional tanpa menimbulkan kontradiksi antarayat.

Mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture menjadi salah satu poin krusial yang diatur secara terperinci dalam regulasi ini. Pendekatan hukum modern tersebut memungkinkan aparat penegak hukum menyita kekayaan hasil kejahatan secara lebih efektif, bahkan ketika pelaku melarikan diri ke luar negeri atau meninggal dunia sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dijatuhkan.

Dengan tuntasnya pembahasan tingkat pertama ini, draf RUU Perampasan Aset dijadwalkan untuk segera dibawa ke dalam Rapat Paripurna terdekat. Agenda tersebut bertujuan agar draf regulasi dapat disahkan secara sah menjadi undang-undang penuh yang diharapkan mampu memberikan efek jera maksimal bagi para pelaku tindak pidana korupsi serta menyelamatkan aset kekayaan negara.

Leave a reply

Categories

Post on Google News

Loading Next Post...
Follow
Search
Popular Now
Loading

Signing-in 3 seconds...