
JAKARTA — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama perwakilan pemerintah secara resmi menyepakati pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset pada Rabu (18/11/2026). Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, tersebut menyetujui laporan panitia kerja serta tim perumus untuk membawa draf regulasi tersebut ke tahap pengesahan dalam Rapat Paripurna.
Regulasi strategis ini dirancang untuk memperkuat instrumen hukum nasional dalam mengejar, membekukan, dan menyita harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi maupun kejahatan ekonomi terorganisasi. Melalui mekanisme perampasan aset berbasis pembuktian aliran dana (non-conviction based asset forfeiture), aparat penegak hukum diharapkan mampu memulihkan kerugian keuangan negara secara lebih efektif tanpa harus menunggu putusan pidana yang memakan waktu panjang.
Kalangan legislatif menegaskan bahwa penyusunan beleid ini telah melalui sinkronisasi ketat guna menjamin prinsip kehati-hatian, transparansi, serta pelindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik. Pengesahan RUU Perampasan Aset pada bulan ini menjadi tonggak krusial dalam agenda reformasi hukum nasional sekaligus memberikan efek jera nyata bagi para pelaku kejahatan kerah putih di Indonesia.






