
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, untuk mempercepat pembenahan tata kelola birokrasi dan memaksimalkan potensi unggulan daerah. Langkah ini dinilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan serta pariwisata pada momentum peringatan Ulang Tahun (HUT) ke-27 daerah tersebut yang jatuh pada 3 November 2026.
Peringatan hari jadi di wilayah pesisir tersebut menjadi ajang konsolidasi penting bagi jajaran pemerintah daerah dan pusat. Acara khidmat ini dihadiri oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan, unsur Forkopimda, serta tokoh adat setempat. Karakteristik wilayah kepulauan yang terpisah oleh lautan diakui masih menjadi tantangan utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang efisien dan merata bagi masyarakat lokal.
Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey, mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan kondisi geografis ekstrem merupakan hambatan terbesar birokrasi di daerahnya. Untuk mengurai kendala administrasi tersebut, Pemkab Banggai Kepulauan mengharapkan pendampingan berkelanjutan dari BKN pusat guna membangun aparatur sipil negara (ASN) yang lebih kompeten dan responsif terhadap kebutuhan warga pesisir.
Meranggapi permohonan pendampingan tersebut, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyatakan kesiapan lembaganya dalam memodernisasi tata kelola 6.000 ASN di Banggai Kepulauan. BKN menawarkan skema Nine-Box Talent Management untuk memetakan kinerja dan potensi pegawai secara presisi. Zudan menegaskan agar pola pelayanan konvensional mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem “jemput bola”, sehingga warga di pulau-pulau terpencil tidak perlu menempuh perjalanan laut yang mahal hanya untuk mengurus dokumen administrasi dasar, pendidikan, maupun kesehatan.
Selain pembenahan aparatur negara, BKN mendorong daerah ini agar memfokuskan arah pembangunan pada pilar ekonomi biru, ekonomi hijau, pengembangan pariwisata bahari, serta penguatan sektor UMKM. Pemkab diharapkan mampu melibatkan generasi muda lokal sebagai agen digital yang memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk mempromosikan potensi wisata daerah ke kancah internasional. Di sisi lain, BKN menekankan pentingnya menjaga modal sosial berupa kerukunan dan toleransi agar program pembangunan yang dirancang dapat berjalan lancar.
Pendampingan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah ini ditargetkan mampu mencetak birokrasi yang transparan sekaligus mendorong daya saing ekonomi Banggai Kepulauan di tingkat nasional maupun global.






