
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar pertemuan koordinasi guna menyelaraskan mekanisme pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di seluruh lini sektor energi dan pertambangan. Langkah strategis lintas kementerian ini ditempuh sebagai tindak lanjut langsung atas resmi ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, yang membawa pembaruan signifikan terhadap tata kelola perlindungan buruh di Indonesia.
Sektor energi dan sumber daya mineral ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembahasan penyelarasan regulasi tersebut mengingat karakteristik operasionalnya yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja sangat tinggi. Melalui sinkronisasi aturan pelaksana di tingkat kementerian, pemerintah berupaya memastikan standar perlindungan bagi para pekerja lapangan berjalan optimal sekaligus menghadirkan kepastian hukum bagi para pelaku industri agar tidak kebingungan menghadapi prosedur pengawasan dari dua instansi berbeda.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, menegaskan bahwa sinergi kelembagaan antara Kemnaker dan Kementerian ESDM memegang peranan krusial pascaberlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026. Menurutnya, penyusunan regulasi turunan maupun pelaksanaan inspeksi K3 di lapangan harus dirancang secara harmonis guna mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antarinstansi pemerintah, tanpa sedikit pun mengurangi hak-hak dasar perlindungan keselamatan pekerja.
Dikutip dari kantor berita Antara di Jakarta pada Kamis (19/11/2026), Wamenaker memaparkan bahwa beleid ketenagakerjaan terbaru ini mempertegas batasan serta ruang lingkup pengawasan di lingkungan tempat kerja. Penyelarasan aturan teknis di bawah undang-undang sangat dibutuhkan supaya dunia usaha memiliki pedoman kepatuhan yang jelas dan terukur dalam menjalankan operasional bisnis sehari-hari.
Dari sisi kewajiban kepatuhan korporasi, regulasi tersebut mewajibkan setiap perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 orang pekerja atau buruh, serta perusahaan dengan tingkat potensi bahaya tinggi meskipun jumlah karyawannya lebih sedikit, untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak hanya mengatur aspek pencegahan administratif, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga memperkuat instrumen penegakan hukum melalui ancaman sanksi pidana berat bagi pihak pemberi kerja yang lalai memenuhi standar K3. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 286 undang-undang tersebut, pengusaha atau perusahaan yang mengabaikan kewajiban penerapan K3 dapat dijerat sanksi pidana apabila kelalaiannya terbukti secara sah mengakibatkan pekerja mengalami disabilitas total tetap maupun meninggal dunia, dengan tetap mengacu pada proses pembuktian unsur tindak pidana sesuai hukum acara yang berlaku.
Melalui penyamaan persepsi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM ini, pemerintah berharap tingkat kecelakaan fatal di sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan dapat ditekan secara drastis demi mewujudkan iklim investasi energi yang aman, produktif, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja nasional.






