
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mendorong sektor perbankan nasional untuk mengambil peran yang jauh lebih proaktif dalam membiayai transformasi bangunan gedung hijau guna mempercepat transisi ekonomi rendah karbon di tanah air.
Langkah strategis ini diperkenalkan melalui penerbitan panduan praktis pembiayaan berbasis pencapaian target atau Sustainability-Linked Loan (SLL). Inisiatif tersebut dirancang untuk membantu lembaga keuangan maupun para pelaku bisnis properti dalam mengidentifikasi berbagai peluang pembiayaan ramah lingkungan yang lebih fleksibel dibandingkan pinjaman hijau konvensional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa perluasan instrumen keuangan berkelanjutan ini sangat krusial untuk menopang investasi produktif di sektor riil. Menurutnya, perbankan harus mampu bertindak sebagai mitra strategis yang menjembatani kebutuhan dunia usaha dalam mengadopsi standar efisiensi energi yang lebih modern.
Berbeda dengan skema green loan tradisional yang mewajibkan penyaluran dana secara spesifik untuk proyek hijau tertentu, skema SLL menawarkan fleksibilitas pemanfaatan dana yang lebih luas. Karakteristik finansial dari pinjaman ini dikaitkan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators / KPI) serta Target Kinerja Keberlanjutan (Sustainability Performance Targets / SPT) yang disepakati bersama antara pihak bank dan debitur.
Kendati demikian, OJK menegaskan bahwa implementasi pembiayaan ini tetap wajib mematuhi prinsip-prinsip kehati-hatian yang ketat, analisis kelayakan kredit yang objektif, serta verifikasi kredibilitas target keberlanjutan dari masing-masing peminjam. Ketersediaan data kinerja bangunan yang transparan, hasil audit energi yang akurat, serta estimasi penghematan biaya yang terukur menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi.
Kebijakan teranyar ini merupakan bagian integral dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030, khususnya pada Prioritas Strategis 4 yang berfokus pada penguatan keuangan berkelanjutan dan ketahanan risiko iklim. Selain itu, program tersebut mendukung target penurunan emisi nasional dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 serta ambisi mencapai emisi nol bersih (net zero emissions) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Dalam perumusan panduan komprehensif ini, OJK turut menggandeng Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (UK Foreign, Commonwealth & Development Office / UK FCDO) serta memperoleh dukungan teknis dari Green Finance Institute (GFI) dan Global Buildings Performance Network (GBPN). Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan gedung di perkotaan menjadi aset investasi yang berkelanjutan secara ekonomi maupun ekologis.






