
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas menyuarakan pentingnya penyelesaian damai atas dinamika sengketa wilayah di Laut China Selatan melalui jalur dialog diplomatik dan kepatuhan penuh terhadap hukum internasional. Sikap resmi Indonesia tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Tiongkok yang berlangsung di Manila, Filipina, pada Senin (16/11/2026), sekaligus mendesak percepatan perundingan kode etik (Code of Conduct) yang substantif demi menjaga stabilitas keamanan regional.
Intervensi diplomatik dari pucuk pimpinan pemerintahan Indonesia ini memegang peranan krusial mengingat eskalasi tensi geopolitik di perairan strategis tersebut kerap memicu kekhawatiran terhadap jalur pelayaran dan perdagangan global. Presiden Prabowo menilai bahwa terwujudnya kesepakatan kode etik yang efektif serta selaras dengan aturan hukum internasional akan membangun rasa saling percaya antarnegara, dengan catatan seluruh pihak menunjukkan kemauan politik yang berkelanjutan serta tetap menjunjung tinggi persatuan dan sentralitas ASEAN.
Di luar isu keamanan maritim, Kepala Negara turut menekankan urgensi penguatan kemitraan strategis komprehensif antara ASEAN dan Tiongkok melalui integrasi ekonomi yang inklusif dan saling menguntungkan. Sepanjang lebih dari tiga dekade terakhir, hubungan bilateral kedua kawasan telah teruji dalam melewati berbagai badai tantangan global, mulai dari krisis finansial, pandemi kesehatan, hingga pergeseran dinamika geopolitik. Bagi Indonesia, Tiongkok menempati posisi strategis dalam perjalanan pembangunan Asia Tenggara yang berakar kuat pada interaksi perdagangan, pertukaran bahasa, serta ikatan sosial-budaya masyarakat selama berabad-abad.
Pada sektor kerja sama ekonomi, Prabowo mendorong konektivitas rantai pasok regional yang lebih terbuka agar dampak positif pertumbuhan dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil dan industri lokal. Menurutnya, ekspansi perdagangan lintas negara tidak boleh sekadar mengejar angka statistik pertumbuhan semata, melainkan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di kedua kawasan.
Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi tinggi atas keberhasilan pemerintah Tiongkok dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem secara masif. Pengalaman tersebut dinilai selaras dengan komitmen nasional pemerintahan Indonesia yang saat ini memprioritaskan program penghapusan kemiskinan sebagai agenda sentral pembangunan. Melalui sinergi ekonomi yang saling menopang dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara, Indonesia optimistis persatuan kawasan ASEAN-Tiongkok akan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya perdamaian serta kemakmuran bersama di masa depan.






