Wamen Nezar Patria: Saat AI Mulai Bertindak, Tata Kelola Tak Boleh Tertinggal

Kecerdasan artifisial memasuki fase baru ketika AI tidak lagi sekadar menjawab pertanyaan, tetapi mampu merencanakan, mengambil keputusan, dan mengeksekusi tindakan secara mandiri.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan perubahan tersebut menuntut tata kelola yang mampu mengimbangi kecepatan inovasi agar setiap pemanfaatan AI tetap akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI sebagai landasan pengembangan AI di Indonesia.

“Ketika AI tidak lagi sekadar menjawab, namun mulai mengambil tindakan, bagaimana kita meminta pertanggungjawaban saat tindakan tersebut salah?” ujar Wamen Nezar dalam Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarta Pusat, Kamis (06/08/2026).

Menurutnya, perubahan tersebut menghadirkan karakter risiko yang sama sekali baru.

Kesalahan AI tidak lagi berhenti pada jawaban yang keliru, melainkan dapat berdampak langsung terhadap transaksi, perubahan data, proses persetujuan, maupun layanan publik yang dijalankan secara otomatis.

“Tantangannya bukan semata-mata berasal dari kemampuan AI, melainkan dari kesenjangan antara kecepatan perkembangan teknologi dengan kemampuan tata kelola untuk mengimbanginya. Kondisi itu berpotensi memunculkan krisis etika dan akuntabilitas apabila tidak diantisipasi sejak dini,” jelasnya.

Wamen Nezar menjelaskan rancangan regulasi Perpres Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI dirancang tidak hanya untuk mendorong inovasi, tetapi juga memastikan AI berkembang secara aman, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pilar pertama yang disiapkan pemerintah adalah Human-Centered AI atau AI yang berpusat pada manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa AI harus memperkuat kapasitas manusia, bukan menggantikannya,” ungkapnya.

Pemerintah akan memastikan setiap keputusan yang berdampak besar tetap berada dalam pengawasan manusia, setiap algoritma yang memengaruhi publik dapat dijelaskan dan diaudit, serta pengembangan AI memperhatikan konteks sosial dan budaya Indonesia.

“Pilar kedua adalah penerapan tata kelola berbasis risiko. Dalam pendekatan ini, sistem AI yang memiliki tingkat risiko tinggi akan diwajibkan menjalani penilaian risiko sejak tahap perancangan,” tambahnya.

Wamen Nezar Patria menegaskan bahwa pemerintah juga akan menerapkan kewajiban transparansi, termasuk pengungkapan model AI, pemberitahuan kepada pengguna, serta pelabelan yang jelas terhadap konten yang dihasilkan AI.

“Untuk sektor-sektor strategis seperti kesehatan dan keuangan, mitigasi risiko akan disusun sesuai karakteristik masing-masing sektor,” jelasnya.

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan upaya pemerintah membangun ekosistem AI yang mampu menjaga keseimbangan antara percepatan inovasi dan perlindungan kepentingan publik.

Tata kelola harus hadir sebelum risiko berkembang lebih besar seiring meningkatnya otonomi AI.

“Jawaban pemerintah terletak pada kerangka kerja berbasis risiko dan berpusat pada manusia yang sedang kita bangun bersama. Namun yang lebih penting adalah komitmen seluruh pemangku kepentingan agar tidak pernah membiarkan kecepatan inovasi melampaui komitmen kita terhadap akuntabilitas,” tandasnya.

Syndication Notice: This press release is syndicated from the original source for informational purposes. We do not claim ownership of the content. All copyrights, trademarks, images, and other intellectual property remain the property of their respective owners.