
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) menetapkan tiga anggota kepolisian sebagai terduga pelanggar aturan dalam penanganan kerusuhan aksi massa yang terjadi pada 10 November 2026 lalu. Ketiga aparat tersebut kini telah dijebloskan ke ruang penempatan khusus (Patsus) Bidpropam Polda DIY untuk menjalani proses pemeriksaan intensif lebih lanjut.
Langkah tegas internal kepolisian ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi menyeluruh atas prosedur pengamanan unjuk rasa yang berujung ricuh di wilayah Yogyakarta tersebut. Penindakan terhadap anggota yang menyimpang dari standar operasional menjadi instrumen krusial institusi Polri dalam menjaga akuntabilitas penegakan hukum sekaligus memulihkan kepercayaan publik pascainsiden demonstrasi.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, menjelaskan di Kabupaten Sleman pada Sabtu (21/11/2026) bahwa penyidik Bidpropam sebelumnya telah memeriksa secara maraton sebanyak 24 personel yang terlibat langsung dalam pengamanan lapangan saat peristiwa 10 November 2026 berlangsung. Audit internal tersebut digelar sebagai bagian dari komitmen institusi dalam menegakkan disiplin serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dari rangkaian pemeriksaan terhadap dua puluh empat anggota tersebut, penyidik internal kemudian menggelar perkara untuk menguji kecukupan alat bukti. Hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa tiga orang personel dinyatakan terbukti secara permulaan melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pengamanan massa, sehingga langsung dikenakan sanksi penempatan khusus.
AKBP Novita merinci bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga oknum aparat tersebut terbagi ke dalam dua kategori berbeda. Sebanyak dua personel terindikasi kuat melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri, khususnya menyangkut kelalaian dalam memenuhi kewajiban memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat ketika situasi kerusuhan pecah di lapangan.
Sementara itu, satu personel lainnya dinilai melangkah lebih jauh dengan melakukan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Oknum anggota tersebut diduga menjalankan tugas dan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab serta menyimpang dari prinsip dasar kepolisian, yakni profesionalitas, proporsionalitas, dan kesesuaian prosedural dalam menghadapi massa aksi.
Penegasan mengenai prinsip proporsionalitas dan prosedural dalam pengamanan unjuk rasa sangat krusial mengingat aparat di lapangan dituntut mampu mengendalikan eskalasi kericuhan tanpa mengabaikan keselamatan warga maupun hak-hak masyarakat sipil. Penyimpangan terhadap pedoman tersebut berpotensi memperburuk situasi keamanan dan memicu polemik hukum.
Novita memastikan bahwa proses pengusutan perkara yang ditangani oleh Bidpropam Polda DIY tidak berhenti pada penempatan khusus semata, melainkan masih terus didalami untuk menuntaskan berkas pemeriksaan sebelum memasuki tahap sidang disiplin maupun sidang komisi kode etik.
Polda DIY menjamin seluruh tahapan penyelidikan dan pemeriksaan internal terhadap ketiga personel tersebut dijalankan secara objektif, akuntabel, dan transparan sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga seluruh proses hukum internal rampung sepenuhnya.






