
Indonesia resmi kembali mengamankan kursi keanggotaan pada Dewan International Telecommunication Union (ITU) untuk Region E masa bakti 2027–2030. Dukungan luas dari negara-negara anggota badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuka ruang strategis bagi Jakarta untuk terlibat aktif dalam merumuskan arah kebijakan telekomunikasi sekaligus akselerasi transformasi digital di tingkat global.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa mandat internasional ini memiliki nilai vital bagi perjuangan kepentingan nasional, khususnya dalam mempercepat pemerataan akses konektivitas, tata kelola spektrum frekuensi, pemanfaatan teknologi satelit, hingga penyusunan standardisasi telekomunikasi dunia. Dalam keterangannya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/11/2026), ia menyampaikan bahwa kepercayaan komunitas global ini memastikan suara dan kebutuhan masyarakat Indonesia—terutama warga yang bermukim di wilayah terpencil dan belum terlayani jaringan memadai—turut diperhitungkan dalam perumusan regulasi internasional.
Dalam proses pemilihan yang berlangsung melalui Konferensi Plenipotensier ITU, Indonesia sukses mengantongi dukungan sebanyak 148 suara. Perolehan suara signifikan tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat keenam di jajaran Region E, yakni wilayah Asia dan Australasia yang memperebutkan alokasi sebanyak 13 kursi dari total 48 negara anggota Dewan ITU. Capaian diplomatik ini sekaligus mengukuhkan reputasi dan peran strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas tata kelola ruang digital serta telekomunikasi lintas negara.
Salah satu agenda prioritas yang akan dikawal delegasi Indonesia di forum Dewan ITU adalah pengaturan alokasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Pengelolaan kedua sumber daya terbatas ini sangat krusial guna menopang ekspansi jaringan komunikasi, pengembangan infrastruktur seluler generasi masa depan, serta penguatan konektivitas di negara kepulauan yang memiliki tantangan geografis ekstrem.
Selain itu, keanggotaan aktif ini memungkinkan Indonesia untuk ikut serta merumuskan standar teknis telekomunikasi global. Meutya menekankan bahwa karakteristik wilayah kepulauan serta dinamika pasar domestik harus menjadi bahan pertimbangan dalam setiap kesepakatan internasional. Pasalnya, setiap regulasi dan standar teknologi yang ditetapkan oleh badan dunia tersebut akan berdampak langsung terhadap arah pembangunan infrastruktur digital maupun daya saing industri dalam negeri.
Dari perspektif pertumbuhan ekonomi digital, duduknya Indonesia di jajaran dewan pengambil kebijakan tertinggi ITU turut membuka pintu lebar bagi perluasan kemitraan internasional. Peluang ini mencakup alih pengetahuan teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta tenaga ahli lokal, hingga penguatan ekosistem industri telekomunikasi nasional agar semakin adaptif dalam mengadopsi inovasi mutakhir.
Sebagai informasi, Dewan ITU bertugas mengawasi implementasi kebijakan serta strategi organisasi di antara penyelenggaraan Konferensi Plenipotensier setiap empat tahun sekali, membahas isu strategis telekomunikasi lintas negara, serta menyusun perencanaan keuangan organisasi dunia tersebut.






